Minggu, 18 Maret 2018

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
v  Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
     Bangsa Indonesia kini menyadari bahwa secara kodrati mereka memiliki kemajemukan dan kebhinekaan dalam hal suku, budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam mewujudkan negara yang berdaulat penuh Indonesia mengalami tiga proses mendasar, yakni :
1.       Merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah.
2.       Mempertahankan kemerdekaan dari berbagai peristiwa yaitu agresi Belanda, pemberontakan dan penyelewengan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.
3.       Mengisi kemerdekaan yaitu dengan membangun bangsa yang bernegara dalam upaya mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional.
Cita-cita Nasional adalah terwujudnya tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makur.
     Tujuan Nasional Indonesia adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtetraan umum, mencedaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
     Untuk mewujudkan terciptanya cita-cita nasional dan tujuan Nasional diperlukan kesadaran bernegara yang mendalam dari seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi semua tantangan, ancaman hambatan dan gangguan dari seluruh aspek kehidupan Nasional.
-          Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
     Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan supaya Mahasiswa memiliki wawasan dan  kesadaran untuk bernegara , bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan prilaku sebagai pola tindakan yang cinta tanah air dan berdasarkan pancasila. Semua itu diperlukan untuk menjaga keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
     Tujuan Utama Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menubuhkan wawasan dan brtumpu pada kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan Nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kualitas warga negara akan ditentukan berdasarkan oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
     Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang :
1.       Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2.       Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.       Rasional, dinamis, dan sadar akan hak kewajiban sebagai warga negara
4.       Bersifat professional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara
5.       Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.
     Melalui pendidikan kewarganegaraan , warga negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu: “Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945”.
-          Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
A.      UUD 1945
-          Pembukaan Alinea Kedua dan Keempat yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan.
-          Pasal 27 (1) tentang Kesamaan Kedudukan dalam Hukum
-          Pasal 27 (3), hak dan kewajiban Warganegara dalam upaya bela negara.
-          Pasal 30 (1) tentang Bela Negara
-          Pasal 31 (1) tentang Hak Mendapat Pengajaran
B.      Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
C.       Undang-Undang No. 20/Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. No. 1 Tahun 1988)
D.      Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
E.       Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarga­negaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
F.       Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
G.     Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
H.      UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

-          Pengertian Bangsa Dan Negara

A.      PENGERTIAN BANGSA
-          Bangsa adalah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan, keinsyafan yang semakin bertambah besar karena seperuntungan, kemalangan yang sama diderita, kemujuran yang sama didapat. Karena jasa bersama dan kesengsaraan bersama, akibat kesamaan sejarah  . Bangsa tidak hanya karena satu jenis keturunan, suku, marga, agama, daerah asal, bahasa atau tradisi (Bung Hatta).
-          Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, halaman 89).
-          Maka dari Itu, Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang memiliki kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah, yaitu Nusantara/Indonesia.
-          Bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah, serta cita-cita yang sama. ( Ernest Renan )
-          Bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. ( Otto Bauer )
-          Bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. (Ben Anderson )
-          Bangsa itu terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat dan Agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dan bangsa lain. (Hans Kohn )

B.      PENGERTIAN NEGARA
-          Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut.
-          Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk mengatur ketertiban sosial. Masyarakat ini berada pada wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.
-          Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. (O. Notohamidjojo )
-          Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama. (Prof. R. Djoko Soetono, SH)
-          Negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu harus ada : Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa). (G. Pringgodigdo, SH )
-          Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverien (kedaulatan). (Prof. Soenarko)
-          Negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. (Aristoteles)
-          Negara adalah persekutuan manusia yang mengikuti – jika perlu dengan tindakan paksaan – suatu cara hidup tertentu. (Harold J. Laski)
-          Negara adalah sebagai suatu masyarakat manusia yang teritorial yang diorganisir. (Dr. WLG. Lemaire )
-          Negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam. (Plato)
-          Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu atau dengan kata lain negara merupakan ikatan orang–orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah. (G. Jellinek)
-          Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat. (Max Weber )
-          Negara adalah organisai kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa. (Krenenburg )
-          Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan – persoalan bersama atas nama masyarakat. (Roger H. Soltou)

C.      PERBEDAAN BANGSA DAN NEGARA
-          Bangsa merupakan sekelompok manusia yang tinggal/mendiami suatu wilayah yang disebut negara, dan suatu bangsa mengakui kekuasaan/pemerintahan dari negara yang ditempatinya. Jadi bangsa adalah penghuni suatu negara, sedangkan negara adalah tempat hunian bagi bangsa.
-          Bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki keterikatan ras/bahasa/adat/agama/dll, sedangkan negara bisa terdiri dari beberapa kelompok yang bersatu.
-          Bangsa terikat oleh suatu keterikatan ras/bahasa/adat/agama/dll, sedangkan negara tidak.
-          Bangsa belum tentu memiliki negara, sedangkan negara sudah pasti memiliki bangsa.
-          Bangsa merupakan sekumpulan masyarakat, sedangkan negara merupakan organisasi besar
-          Tidak menutup kemungkinan suatu negara di isi oleh beberapa bangsa(Contohnya saja Indonesia yang terdiri dari banyak bangsa).

-          HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
1.         Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara , Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan.
2.         Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
A.      HAK WARGA NEGARA INDONESIA
-          Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
-           Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
-          Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
-          Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
-          Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
-          Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
-          Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
-          Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak , hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

B.      KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
-          Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
-          Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
-          Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
-          Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
-          Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

C.      Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :
-          Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
-           Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
-           Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
-          Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.



REFERENSI :






Tidak ada komentar:

Posting Komentar