PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
v
Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Bangsa Indonesia kini menyadari bahwa secara
kodrati mereka memiliki kemajemukan dan kebhinekaan dalam hal suku, budaya,
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam mewujudkan negara yang berdaulat penuh Indonesia
mengalami tiga proses mendasar, yakni :
1.
Merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah.
2.
Mempertahankan kemerdekaan dari berbagai
peristiwa yaitu agresi Belanda, pemberontakan dan penyelewengan terhadap negara
kesatuan Republik Indonesia.
3.
Mengisi kemerdekaan yaitu dengan membangun
bangsa yang bernegara dalam upaya mencapai cita-cita nasional dan tujuan
nasional.
Cita-cita Nasional adalah terwujudnya tujuan Nasional yaitu
masyarakat adil dan makur.
Tujuan
Nasional Indonesia adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtetraan umum, mencedaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan terciptanya cita-cita
nasional dan tujuan Nasional diperlukan kesadaran bernegara yang mendalam dari
seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi semua tantangan, ancaman hambatan dan
gangguan dari seluruh aspek kehidupan Nasional.
-
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan
dimaksudkan supaya Mahasiswa memiliki wawasan dan kesadaran untuk bernegara , bela negara dan
memiliki pola pikir, pola sikap dan prilaku sebagai pola tindakan yang cinta
tanah air dan berdasarkan pancasila. Semua itu diperlukan untuk menjaga keutuhan
dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan Utama
Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menubuhkan wawasan dan brtumpu pada
kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan Nasional dalam diri para
mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kualitas warga negara akan ditentukan berdasarkan oleh keyakinan dan
sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pendidikan Kewarganegaraan
yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung
jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang :
1.
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2.
Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.
Rasional, dinamis, dan sadar akan hak kewajiban
sebagai warga negara
4.
Bersifat professional, yang dijiwai oleh
kesadaran Bela Negara
5.
Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.
Melalui
pendidikan kewarganegaraan , warga negara Kesatuan Republik Indonesia
diharapkan mampu: “Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang
dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan
konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam
Pembukaan UUD 1945”.
-
Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
A.
UUD 1945
-
Pembukaan Alinea Kedua dan Keempat yang memuat
cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan.
-
Pasal 27 (1) tentang Kesamaan Kedudukan dalam
Hukum
-
Pasal 27 (3), hak dan kewajiban Warganegara
dalam upaya bela negara.
-
Pasal 30 (1) tentang Bela Negara
-
Pasal 31 (1) tentang Hak Mendapat Pengajaran
B.
Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara
C.
Undang-Undang No. 20/Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo.
No. 1 Tahun 1988)
D.
Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim
Pendidikan Nasional.
E.
Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No.
267/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan
Tinggi di Indonesia.
F.
Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang
Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan
Tinggi
G.
Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang
Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan
Tinggi
H.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
-
Pengertian Bangsa Dan Negara
A.
PENGERTIAN BANGSA
-
Bangsa adalah keinsyafan sebagai suatu
persekutuan yang tersusun menjadi satu, keinsyafan yang terbit karena percaya
atas persamaan nasib dan tujuan, keinsyafan yang semakin bertambah besar karena
seperuntungan, kemalangan yang sama diderita, kemujuran yang sama didapat.
Karena jasa bersama dan kesengsaraan bersama, akibat kesamaan sejarah . Bangsa tidak hanya karena satu jenis
keturunan, suku, marga, agama, daerah asal, bahasa atau tradisi (Bung Hatta).
-
Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya
terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,
Depdikbud, halaman 89).
-
Maka dari Itu, Bangsa Indonesia adalah
sekelompok manusia yang memiliki kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya
sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah, yaitu
Nusantara/Indonesia.
-
Bangsa adalah sekelompok manusia yang berada
dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah,
serta cita-cita yang sama. ( Ernest
Renan )
-
Bangsa merupakan sekelompok manusia yang
memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah
budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. ( Otto Bauer )
-
Bangsa merupakan komunitas politik yang
dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. (Ben Anderson )
-
Bangsa itu terjadi karena adanya persamaan ras,
bahasa, adat istiadat dan Agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dan
bangsa lain. (Hans Kohn )
B.
PENGERTIAN NEGARA
-
Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok
atau beberapa kelompok manusia yang mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui
adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok
manusia tersebut.
-
Negara adalah satu perserikatan yang
melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan
kekuasaan untuk mengatur ketertiban sosial. Masyarakat ini berada pada wilayah
tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.
-
Negara adalah organisasi masyarakat yang
bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. (O. Notohamidjojo )
-
Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan
manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama. (Prof. R. Djoko Soetono, SH)
-
Negara adalah organisasi kekuasaan atau
organisasi kewibawaan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu harus ada :
Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur
sehingga merupakan suatu nation (bangsa). (G.
Pringgodigdo, SH )
-
Negara adalah organisasi masyarakat yang
mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai
souverien (kedaulatan). (Prof. Soenarko)
-
Negara adalah persekutuan manusia dari keluarga
dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. (Aristoteles)
-
Negara adalah persekutuan manusia yang mengikuti
– jika perlu dengan tindakan paksaan – suatu cara hidup tertentu. (Harold J. Laski)
-
Negara adalah sebagai suatu masyarakat manusia
yang teritorial yang diorganisir. (Dr.
WLG. Lemaire )
-
Negara adalah persekutuan manusia yang muncul
karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam. (Plato)
-
Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia
yang telah berkediaman di wilayah tertentu atau dengan kata lain negara
merupakan ikatan orang–orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang
dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah. (G. Jellinek)
-
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat. (Max Weber )
-
Negara adalah organisai kekuasaan yang
diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa. (Krenenburg )
-
Negara adalah alat (agency) atau wewenang
(authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan – persoalan bersama atas
nama masyarakat. (Roger H. Soltou)
C.
PERBEDAAN BANGSA DAN NEGARA
-
Bangsa merupakan sekelompok manusia yang
tinggal/mendiami suatu wilayah yang disebut negara, dan suatu bangsa mengakui
kekuasaan/pemerintahan dari negara yang ditempatinya. Jadi bangsa adalah penghuni
suatu negara, sedangkan negara adalah tempat hunian bagi bangsa.
-
Bangsa merupakan sekelompok manusia yang
memiliki keterikatan ras/bahasa/adat/agama/dll, sedangkan negara bisa terdiri
dari beberapa kelompok yang bersatu.
-
Bangsa terikat oleh suatu keterikatan
ras/bahasa/adat/agama/dll, sedangkan negara tidak.
-
Bangsa belum tentu memiliki negara, sedangkan
negara sudah pasti memiliki bangsa.
-
Bangsa merupakan sekumpulan masyarakat,
sedangkan negara merupakan organisasi besar
-
Tidak menutup kemungkinan suatu negara di isi
oleh beberapa bangsa(Contohnya saja Indonesia yang terdiri dari banyak bangsa).
-
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
1.
Wujud
Hubungan Warga Negara dengan Negara , Wujud hubungan warga negara dan negara
pada umumnya berupa peranan.
2.
Hak dan
Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum
dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
A.
HAK WARGA NEGARA INDONESIA
-
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak :
“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
-
Hak untuk
hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
-
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
-
Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
-
Hak untuk mengembangkan diri dan melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi
kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
-
Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
(pasal 28C ayat 2).
-
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D
ayat 1).
-
Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk
hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak , hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal
28I ayat 1).
B.
KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
-
Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27
ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.
-
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan :
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
-
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia
orang lain
-
Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.”
-
Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
C.
Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD
1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :
-
Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2),
syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
-
Pasal 27,
ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2),
taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
-
Pasal 28,
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
-
Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga
negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan
lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
REFERENSI :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar