Selasa, 26 Juni 2018

OTONOMI 2


v  OTONOMI 2

Ø  Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Kebutuhan Manusia
     Sumber daya alam memiliki sifat langka. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemanfaatan sumber daya alam diatur dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di Indonesia Pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 sebagai berikut:

·         Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksessibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama yang berbasis keunggulan sumber daya alam dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.
·         Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan serta budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memerhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi yang diatur oleh undang-undang.
·         Meningkatkan persediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah serta ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang.
·         Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan menyamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat (wilayah) yang sesuai dan seimbang.
·         Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
·         Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat.
·         Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memerhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga kerja.

Ø  Pemanfaatan Di Bidang Pertanian
     Tanah yang subur dan ketersediaan lahan yang luas disertai iklim yang mendukung merupakan kekayaan alam yang tak terhingga yang Alloh berikan kepada rakyat Indonesia. Maka tak heran jika mayoritas rakyat Indonesia mayoritas menjadikan bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka.
     Dalam kegiatan pertanian, terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, air, bibit tanaman serta iklim. Dengan pengelolaan yang baik, tentunya kegiatan ini akan menunjang kebutuhan manusia akan bahan makanan yang merupakan salah satu kebutuhan primer.
Di Indonesia sendiri, aktivitas pertanian dilakukan dengan dua pola:
·         Pertanian lahan basah, biasa juga disebut pertanian sawah. Pola pertanian semacam ini banyak dikembangkan pada dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 300 meter. Komoditas utama pertanian jenis ini adalah padi.
·         Pertanian lahan kering, biasa juga disebut pertanian ladang. Pengelolaan pada pola bertanian ini sangat bergantung dengan hujan. Biasanya kegiatan berladang cocok dikembangkan pada lahan dengan ketinggian 500-1.500 meter. Komoditas utamanya antara lain jagung, singkong, sayuran dan buah-buahan.

Ø  Pemanfaatan Di Bidang Perikanan
     Perikanan merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan. Bagi negara yang memiliki perairan yang luas seperti Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan di bidang ini. Kegiatan perikanan meliputi penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan.
     Kegiatan ini umumnya dilakukan secara alami dengan cara menangkap ikan dari laut, sungai, dan danau-danau. Dan ada pula yang melakukannya dengan cara dibudidayakan pada media tambak, kolam ataupun keramba. Khusus bagi mereka yang menangkap ikan di perairan bebas, pemeliharaan kelestarian alam mutlak menjadi perhatian serius. Penggunaan pukat harimau, jaring bermata kecil, bom ikan atau listrik dapat mengancam kelestarian ekosistem air yang pada akhirnya akan menggerus populasi ikan sedikit demi sedikit.

Ø  Pemanfaatan Di Bidang Pertambangan
     Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam berupa hasil tambang. Kekayaan ini tersebar luas di seluruh daerah di Nusantara dbaik yang terhampar di permukaan tanah maupun yang terpendam di dalam perut bumi.

Ø  Pemanfaatan DiBidang Peternakan
     Peternakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Melalui ilmu teknologi, kini telah banyak dihasilkan bibit unggul peternakan sehingga didapat hasil yang lebih memuaskan dibandingkan dengan farietas aslinya. Peternakan yang banyak diusahakan di Indonesia berupa peternakan sapi, ayam, itik, burung puyuh, dan kerbau. Sedangkan hasil kegiatan peternakan dapat berupa susu, daging, telur, kulit, bulu dan lain-lain. 

Ø  Pemanfaatan Di Bidang Perkebunan
     Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman musiman atau tahunan dengan lahan yang relatif luas. Perkebunan digolongkan dalam jenis perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar merupakan perkebunan yang diselenggarakan oleh perusahaan negara atau swasta yang berbadan hukum.
     Adapun perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum. Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia di antaranya adalah teh, karet, kopi, kelapa, cokelat, dan kelapa sawit.

Ø  Pemanfaatan Di Aktivitas Kehutanan
     Indonesia memiliki potensi kehutanan yang sangat melimpah. Sejak dahulu, masyarakat telah banyak mengambil kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Dan di era moderen saat ini, pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara intensip dan dalam jumlah yang sangat besar. 
     Pemanfaatan hutan yang tedak terkontrol sebenarnya memiliki dampak yang sangat buruk. Penebangan pohon secara membabi buta serta pembakaran hutan akan menimbulkan kerusakan ekosistem dan rusaknya keseimbangan alam. Dan pada akhirnya akan berdampak pula pada manusia itu sendiri.

Ø  Pemanfaatan Di Bidang Pariwisata
     Berwisata di Alam yang terbenatang indah berupa lautan, pegunungan, danau, air terjun dan sejenisnya memberikan manusia kepuasan tersendiri.
     Selain itu berbagai objek wisata alam  jika dikelola dengan baik dapat memberikan keuntungan yang besar bagi daerah maupun penduduk sekitarnya. Kegiatan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Ø  SUMBER  DAYA ALAM  DAN OTONOMI DAERAH

·         Otonomi daerah telah menyebabkan penambahan jumlah dan jenis kegiatan eksploitasi sumberdaya alam, belum lagi terhitung ekploitasi haram (tidak pakai izin dari pemerintah pusat atau daerah) yang sama sekali di luar kapasitas pemerintah untuk mengontrol. Kalau kecenderungan ini tidak segera dihentikan (atau paling tidak dikendalikan) maka otonomi daerah tidak pernah jadi solusi, bahkan akan meningkatkan laju pengrusakan diri masyarakat adat itu sendiri beserta habitatnya.
·          Masyarakat adat sendiri sering melupakan bahwa mereka memiliki kekuatan (pengetahuan, teknologi, pranata adat) untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh program “pembangunan” yang memuliakan hidup mereka, atau sebaliknya melakukan perlawanan atas program “pembangunan” yang tidak diinginkan. Sebagai konsep yang diadopsi dari “barat”, nilai yang terkandung dalam pembangunan kita, yang juga dianut oleh globalisasi ekonomi, berakar pada individualisme yang, dalam banyak hal, bertolak-belakang dari prinsip dasar komunitas-komunitas masyarakat adat di Indonesia umumnya yang komunalistik dan kolektif baik dalam hal penguasaan sumberdaya maupun dalam upaya pengelolaannya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.
·         Perubahan mendasar orientasi pengelolaan sumber daya alam (PSDA) kearah tujuan berorientasi ‘mikro-lokal’ (kampung dan antar kampung), yaitu: (1) keberlanjutan kehidupan dan keselamatan masyarakat adat di dalam wilayah kelola adatnya; (2) keberlanjutan layanan sosial-ekologi alam pada skala ekosistem yang lebih luas, dan (3) peningkatan produktifitas penduduk kampung.
·         Status alas hak (hak penguasaan, tenurial rights) atas kawasan SDA bisa dibagi dalam 4 macam, yaitu: (1) hak milik pribadi; (2) hak milik kolektif; (3) hak adat; (4) hak publik pengelolaannya di tangan pemerintah.
·          Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak adat tersebut maka UU PSDA perlu menyebutkan bahwa: (1) Kawasan SDA yang dikuasai/dimiliki/diusahakan oleh masyarakat adat maka kegiatan pengelolaannya sepenuhnya berada ditangan masyarakat adat itu sendiri; (2) Setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak ketiga harus didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan dengan memperhatikan aspek konservasi; (3) Setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak luar negeri harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kepentingan nasional.
·         Peraturan per-UU-an harus secara jelas membedakan antara “penguasaan kawasan dan SDA yang ada di dalamnya” dengan “penggunaan kawasan dan SDA di dalamnya”. Dengan demkian status penguasaan./kepemilikan atas kawasan SDA baik yang berstatus milik pribadi, milik kolektif dan hak adat/ulayat, maupun milik publik bisa memiliki fungsi dan tata guna: (a) produksi, yaitu kawasan tertentu yang SDA-nya bisa dikelola dan diusahai untuk memproduksi; (b) lindung, yaitu kawasan tertentu yang harus dilindungi fungsi ekologis/hidrologis dimana pemanfaatan SDA di dalamnya harus dilakukan secara sangat terbatas; (c) konservasi, yaitu kawasan yang sumberdaya dan keanekaragaman hayati di dalamnya haris dilestarikan.
·         Keterlibatan pemerintah menjadi penting sesuai dengan fungsinya sebagai pengatur dan pengendali kegiatan pengelolaan/pemanfaatan SDA agar tidak berdampak negatif luas secara ekologis yang bisa merugikan kepentingan publik. Untuk menjaga layanan sosial-ekologi sutau kawasan SDA maka kawasan SDA yang sudah dibebani salah satu dari 4 jenis alas hak (tenurial right) bisa juga dibebani fungsi tertentu sesuai kondisi ekologis dan peruntukannya. Misalnya bila di suatu wilayah adat yang “dikuasai” masyarakat adat terhadap kawasan yang membutuhkan pengelolaan khusus (misalnya untuk kawasan konservasi keanekaragaman, atau untuk tujuan perlindungan DAS) maka masyarakat adat (diwakili oleh lembaga adat) bisa menyerahkan hak pengelolaan tersebut ke pemerintah (Menteri sebagai wakil pemerintah pusat) dengan perjanjian yang jelas bahwa pemerintah tidak boleh melakukan perubahan fungsi kawasan tanpa persetujuan dari masyarakat adat pemilik/penguasa kawasan.
·         Pendekatan perencanaan SDA dengan instrumen penataan ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan bentang alam dan kesatuan layanan ekosistem, maka pilihan-pilihan atas sistem budidaya, teknologi pemungutan/ekstraksi SDA dan pengolahan hasil harus benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dari mulai tingkat ekosistem lokal sampai ekosistem regional yang lebih luas.

Ø  Distribusi Sumber Daya Alam
     Sumber daya hayati terdiri dari hewani dan nabati yang tersebar di darat an di laut selain hutan yang luas, Indonesia memiliki perkebunan dan pertanian tersebar hampir di seluruh Indonesia.  Jumlah dan kalitas sumber daya di Indonesia yang meliputi pertanian, perkebunan sangat baik dan dapat di ekspor ke erbagai negara tetangga atau negara lan sehingga dapat menambah atau memenuhi devisa negara. Jenis sumber daya yang di ekspor seperti minyak bumi, gas alam, mineral lainnya, dan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri pariwisata .

Ø  Sumber Daya Alam Dalam Otonomi Daerah
     Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat akar rumput, itulah idealnya aktualisasi dari otonomi daerah. Sebagaimana UU No.22/1999 tentang Daerah, yang lebih popular disebut UU Otonomi Daerah/Otda pada tahun 2001, dan telah diperbaharui dengan UU No.32/2004. UU ini merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.
   Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (UUPD) menjadi salah satu landasan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan dari tingkat provinsi hingga kota/kabupaten diharapkan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam terus dilakukan perbaikan. Hingga sekarang kebijakan otonomi daerah memiliki pengaruh yang baik dalam perkembangan daerah di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia terus berkembang dan memiliki kemandirian dalam pengembangan potensi daerah.
     UU Ototnomi Daerah ini terlahir dari pandangan bahwa negara Indonesia (NKRI) yang mempunyai wilayah (kepulauan) sangat luas, lautan lebih luas dari daratan. Mustahil dikelola dengan baik melalui system pemerintahan yang sentralistik. Karena itu, diperlukan desentralisasi kekuasaan.
     Dengan desentralisasi, diharapkan jarak antara rakyat dengan pembuat kebijakan menjadi lebih dekat, baik secara politik maupun geografis, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan hajat hidup rakyat. Artinya, pemerintah daerah yang pastinya lebih mengetahui kelemahan dan keunggulan daerahnya, baik dari sisi SDM dan SDA, dan pemerintah pusat diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang lebih efektif guna memakmurkan masyarakat.
     UU Otonomi Daerah ini, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan daerahnya secara lebih efektif, efisien dan partisipatif.
     Pemerintah daerah harus berperan dengan aktif agar sasaran dari otonomi daerah dapat tercapai dengan baik. Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa ”bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan mempergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang baik tanpa di dukung oleh pengelolaan yang baik tentunya akan tidak maksimal. Kewenangan dalam otonomi daerah harus dipertajam agar tepat “di jantung” sasaran yang dituju. Kita berharap otonomi daerah tidak disalahgunakan dalam kewenangannya. Otonomi tanpa ada alur yang mengatur tentunya akan oleng ditengah jalan. Disinilah dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar hal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Diantaranya masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus bersikap tranparan kepada masyarakat, begitu pula sebaliknya agar kebutuhan dari daerah tersebut dapat terwujudkan. Kebijakan pemerintah di tingkat provinsi harus mendukung sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya alam agar dimanfaatan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
     Pemerintah provinsi harus memahami hal ini. Pemerintah daerah harus berbenah agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.  Dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik tentunya ini akan menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang memadai tentunya akan mengurangi pengangguran, berkurangnya pengangguran tentunya akan mengurangi permasalahan sosial. Jika masyarakatnya sudah produktif maka percepatan pembangunan menuju kemandirian akan lebih mudah untuk dilakukan. Pemerintah daerah harus membimbing masyarakat dan memberikan program pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Ø  Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam otonomi daerah
     Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU no. 32 Tahun 2004 dengan PP no. 25 Tahun 2000, pengelolaan lingkungan hidup titik tekannya ada di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS ( Progam Pembangunan Nasional ) merumuskan progam yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Progam itu mencangkup:
·         Progam pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

     Bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktifitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui infentarisasi dan evaluasi serta penguatan system informasi sasaran yang ingin dicapai melalui progan ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur, dalam spasial, nilai dan neraca sumber daya alam, dam lingkungan hidup oleh masyarakat luas disetiap daerah.

·         Progam peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam.

     Bertujuan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air, udara, dan mineral, sasaran yang akan dicapai dalam progam ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebtuhn bahan baku industry secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain si progam ini adalah terlindungnya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

·         Progam pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

     Bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industry dan transportasi, sasaran progam ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

·         Progam penataan kelembagaan dan penegakan hukum, pengelolaan suber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

     Bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan.

·         Progam peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

     Bertujan untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.





Referensi :

OTONOMI 1


v  OTONOMI 1

Ø  Otonomi Daerah
     Secara umum, pengertian otonomi daerah yang biasa digunakan yaitu pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ø  Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli
·         Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.
·         Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
·         Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.
·         Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.
·         Menurut Philip Mahwood: Otonomi Daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.
·         Menurut Benyamin Hoesein: Otonomi Daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.
·         Menurut Mariun: Otonomi Daerah merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya.
·         Menurut Vincent Lemius: Otonomi Daerah adalah kebebasan/ kewenangan dalam membuat keputusan politik serta administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Ø  Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
·         Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.
·         Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
·         Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
·         Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
·         Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Ø  Penerapan Otonomi Daerah
     Penerapan (Pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ø  Tujuan Otonomi Daerah
·         Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
·         Keadilan Nasional.
·         Pemerataan wilayah daerah.
·         Mendorong pemberdayaan masyarakat.
·         Menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
·         Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi.
·         Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas.
·         Untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).



ü  Secara konseptual, tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.
·         Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD.
·         Tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber keuangan.
·         Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

ü  Adapun tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yaitu:
·         Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaannya.
·         Untuk meningkatkan Pelayanan umum di daerah kekuasaaannya.
·         Untuk meningkatkan daya saing daerah.

Ø  Manfaat Otonomi Daerah
     Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ø  Prinsip Otonomi Daerah
·         Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional.
·         Prinsip otonomi nyata merupakan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah.
·         Prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi, yang bertujuan untuk memberdayakan daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ø  Asas Otonomi Daerah
     Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:
·         Asas kepastian hukum yaitu asas yang mementingkan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam penyelenggaraan suatu negara.
·         Asas tertib penyelenggara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian serta keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
·         Asas kepentingan umum yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
·         Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif mengenai penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
·         Asas proporsinalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
·         Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
·         Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi suatu negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
·         Asas efisiensi dan efektifitas yaitu asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

ü  Adapun tiga asas otonomi daerah yang meliputi:
·         Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI.
·         Asas dekosentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.
·         Asas tugas pembantuan yaitu penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam melaksanakan tugas tertentu dengan disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang berwenang.

v  IMPLEMENTASI POLSTRANAS (POLITIK STRATEGI NASIONAL)
     Implementasi berarti penerapan. Jadi, implementasi politik strategi nasional adalah penerapan politik strategi nasional dalam beberapa pembagian yang terdiri dari:

Ø  Implementasi di bidang hukum
·         Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam supremasi hukum dan penegakkan negara hukum.
·         Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui, menghormati, dan mematuhi juga menjadikannya pedoman hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang serta perubahan jaman yang berpedoman kepada Pancasila dan juga UUD 1945 dari jaman warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan fender dan ketidaksesuainya dengan reformasi melalui program legalisasi.
·         Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
·         Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang
·         Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian negara republik indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukngan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
·          Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lainnya.
·          Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam mengahadapi globalisasi tanpa merugikan kepentingan nasional
·         Menyelengarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas kkn dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
·         Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan. Menghormati dan menegakkna HAM dalam seluruh aspek kehidupan.
·          Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum terungkap
Ø  Implementasi di bidang ekonomi
·         Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip kerakyatan yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dengan persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, dll untuk kepentingan rakyat.
·          Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopoli dan monopili dan monpsoni yang merugikan rakyat.
·         Mengoptimalkan peran pemerintah dalam menyempurnakan pasar
·         Mengupayakan hidup yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat terutama fakir miskin dan anak terlantar
·         Mengembangkan perekonomian berorientasi global
·         Mengelola kebijakan mikro dan makro secara terkordinasi dan sinergis
·          Mengembangkan kebijakan fiskal dengan prinsip transparan, disiplin, adil, efisien dan efektif
·         Mengembangkan pasar modal
·         Mengoptimalkan pinjaman luar negri dengan efektif untuk pembangunan ekonomi negara

Ø  Implementasi di bidang politik
·         Memperkuat hubungan, keberadaana dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada bhineka tunggal ika untuk menyelesaikan maslah-masalah negara, bangsa dan masyarakat Indonesia
·          Menyempurnakan undang-undang sejalan dengan perkembangan bangsa
·         Meningkatkan peran badan dan lembaga hukum negara secara efektif dan bersinergisa dengan tujuan nasional
·          Mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka
·         Meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat sedini mungkin
·         Menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif
·         Menyelenggarakan pemilihan umum secara trasnpara, terbuka, jujur, adil, bebas dan tidak adanya unsur pemaksaan dan kkn
Ø  Implementasi Polstranas di Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa
·         Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi
·          Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang
·         Meningkatkan peran pers yang bebas dan bertanggung jawab
Ø  Implementasi Polstranas di Bidang Pendidikan
·         Meningkatkan kemampuan akademis, profesionalisme dan jaminan kesejahteraan para pendidik
·         Melakukan pembaruan sistem pendidikan
·         Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan
·         Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin
Ø  Implementasi Polstranas di Bidang Sosial dan budaya:
·         Melestarikan warisan budaya nasional dan daerah
·         Menggali nilai nilai budaya daerah dan nasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
·         Menjaga dan mengamalkan nilai nilai budaya yang luhur dalam tata pergaulan sosial dalam wujud toleransi dan kebersamaan
·         Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial nasional
·         Membuat cadangan anggaran untuk menanggulangi bencana nasional yang mungkin ada
Ø  Implementasi Polstranas di Bidang Pertahanan dan Keamanan
·         Meningkatkan kemampuan ABRI dalam menghadapi segala ancaman yang mungkin ada
·         Membuat cadangan kekuatan pertahanan keamanan nasional dari rakyat dalam bentuk Rakyat terlatih ataupun Perlindungan Masyarakat(linmas)
·         Memelihara dan meningkatkan kemampuan persenjataan ABRI
·         Menjaga kemanunggalan ABRI dan Rakyat

Referensi :