v
OTONOMI 1
Ø
Otonomi Daerah
Secara umum, pengertian
otonomi daerah yang biasa digunakan yaitu pengertian otonomi daerah menurut UU
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut berbunyi otonomi
daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan
mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ø
Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli
·
Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah
sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.
·
Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan
hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut
merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
·
Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak,
wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya
sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.
·
Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah
satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk
memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang
lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar
terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.
·
Menurut Philip Mahwood: Otonomi Daerah merupakan
hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang
sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan
mereka masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja
pemerintahan daerah.
·
Menurut Benyamin Hoesein: Otonomi Daerah
merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional Negara
secara informal berada diluar pemerintah pusat.
·
Menurut Mariun: Otonomi Daerah merupakan
kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan
mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber
daya yang dimiliki daerahnya.
·
Menurut Vincent Lemius: Otonomi Daerah adalah
kebebasan/ kewenangan dalam membuat keputusan politik serta administrasi yang
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Ø
Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
·
Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2
yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B
ayat 1 dan 2.
·
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
·
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai
Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
·
Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai
Pemerintahan Daerah.
·
Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.
Ø
Penerapan Otonomi Daerah
Penerapan (Pelaksanaan)
otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki
kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh
pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi
daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu
maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah
satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Ø
Tujuan Otonomi Daerah
·
Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang
semakin baik.
·
Keadilan Nasional.
·
Pemerataan wilayah daerah.
·
Mendorong pemberdayaan masyarakat.
·
Menjaga hubungan baik antara pusat dengan
daerah, antar pusat, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
·
Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi.
·
Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
menumbuhkan prakarsa dan kreativitas.
·
Untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
ü
Secara konseptual, tujuan otonomi daerah di
Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan
administratif dan tujuan ekonomi.
·
Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah
yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan
DPRD.
·
Tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi
daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah,
termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber
keuangan.
·
Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah
yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana
peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
ü
Adapun tujuan otonomi daerah menurut
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yaitu:
·
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerah kekuasaannya.
·
Untuk meningkatkan Pelayanan umum di daerah
kekuasaaannya.
·
Untuk meningkatkan daya saing daerah.
Ø
Manfaat Otonomi Daerah
Otonomi daerah memberikan
manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi
daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya
sendiri. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun
pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya
dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ø
Prinsip Otonomi Daerah
·
Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip
otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur
semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan,
agama, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional.
·
Prinsip otonomi nyata merupakan prinsip otonomi
daerah dimana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan
yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan
dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan
ciri khas daerah.
·
Prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan
prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan
dan maksud dari pemberian otonomi, yang bertujuan untuk memberdayakan daerahnya
masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ø
Asas Otonomi Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan
berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:
·
Asas kepastian hukum yaitu asas yang
mementingkan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam
penyelenggaraan suatu negara.
·
Asas tertib penyelenggara yaitu asas yang menjadi
landasan keteraturan, keserasian serta keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggara negara.
·
Asas kepentingan umum yaitu asas yang
mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan
selektif.
·
Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri
atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak
diskriminatif mengenai penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
·
Asas proporsinalitas yaitu asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
·
Asas profesionalitas yaitu asas yang
mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
·
Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus
bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi suatu negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
·
Asas efisiensi dan efektifitas yaitu asas yang
menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang
tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
ü
Adapun tiga asas otonomi daerah yang meliputi:
·
Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang
pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI.
·
Asas dekosentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat
daerah.
·
Asas tugas pembantuan yaitu penugasan oleh
pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam melaksanakan tugas
tertentu dengan disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan
kepada yang berwenang.
v
IMPLEMENTASI POLSTRANAS (POLITIK STRATEGI
NASIONAL)
Implementasi berarti penerapan. Jadi, implementasi politik strategi
nasional adalah penerapan politik strategi nasional dalam beberapa pembagian
yang terdiri dari:
Ø
Implementasi di bidang hukum
·
Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan
masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam supremasi
hukum dan penegakkan negara hukum.
·
Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan
terpadu dengan mengakui, menghormati, dan mematuhi juga menjadikannya pedoman
hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan yang
disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang serta perubahan jaman yang
berpedoman kepada Pancasila dan juga UUD 1945 dari jaman warisan kolonial dan
hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan fender dan
ketidaksesuainya dengan reformasi melalui program legalisasi.
·
Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih
menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta
menghargai hak asasi manusia.
·
Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional
terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang
·
Meningkatkan integritas moral dan
keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian negara republik
indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan
kesejahteraan, dukngan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan
yang efektif.
·
Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan
bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lainnya.
·
Mengembangkan peraturan perundang-undangan
yang mendukung kegiatan perekonomian dalam mengahadapi globalisasi tanpa
merugikan kepentingan nasional
·
Menyelengarakan proses peradilan secara cepat,
mudah, murah dan terbuka, serta bebas kkn dengan tetap menjunjung tinggi asas
keadilan dan kebenaran.
·
Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta
meningkatkan perlindungan. Menghormati dan menegakkna HAM dalam seluruh aspek
kehidupan.
·
Menyelesaikan berbagai proses peradilan
terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum terungkap
Ø
Implementasi di bidang ekonomi
·
Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang
bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip kerakyatan yaitu
dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dengan persaingan sehat dan memperhatikan
pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, dll
untuk kepentingan rakyat.
·
Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil
serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopoli dan monopili dan monpsoni
yang merugikan rakyat.
·
Mengoptimalkan peran pemerintah dalam
menyempurnakan pasar
·
Mengupayakan hidup yang layak berdasarkan atas
kemanusiaan yang adil bagi masyarakat terutama fakir miskin dan anak terlantar
·
Mengembangkan perekonomian berorientasi global
·
Mengelola kebijakan mikro dan makro secara
terkordinasi dan sinergis
·
Mengembangkan kebijakan fiskal dengan prinsip
transparan, disiplin, adil, efisien dan efektif
·
Mengembangkan pasar modal
·
Mengoptimalkan pinjaman luar negri dengan
efektif untuk pembangunan ekonomi negara
Ø
Implementasi di bidang politik
·
Memperkuat hubungan, keberadaana dan
kelangsungan NKRI yang bertumpu pada bhineka tunggal ika untuk menyelesaikan
maslah-masalah negara, bangsa dan masyarakat Indonesia
·
Menyempurnakan undang-undang sejalan dengan
perkembangan bangsa
·
Meningkatkan peran badan dan lembaga hukum
negara secara efektif dan bersinergisa dengan tujuan nasional
·
Mengembangkan sistem politik nasional yang
demokratis dan terbuka
·
Meningkatkan pendidikan politik kepada
masyarakat sedini mungkin
·
Menerapkan prinsip persamaan dan anti
diskriminatif
·
Menyelenggarakan pemilihan umum secara
trasnpara, terbuka, jujur, adil, bebas dan tidak adanya unsur pemaksaan dan kkn
Ø
Implementasi Polstranas di Bidang Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
·
Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi
·
Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai
bidang
·
Meningkatkan peran pers yang bebas dan
bertanggung jawab
Ø
Implementasi Polstranas di Bidang Pendidikan
·
Meningkatkan kemampuan akademis, profesionalisme
dan jaminan kesejahteraan para pendidik
·
Melakukan pembaruan sistem pendidikan
·
Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan
·
Mengembangkan kualitas sumber daya manusia
sedini mungkin
Ø
Implementasi Polstranas di Bidang Sosial dan
budaya:
·
Melestarikan warisan budaya nasional dan daerah
·
Menggali nilai nilai budaya daerah dan nasional
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
·
Menjaga dan mengamalkan nilai nilai budaya yang
luhur dalam tata pergaulan sosial dalam wujud toleransi dan kebersamaan
·
Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial nasional
·
Membuat cadangan anggaran untuk menanggulangi
bencana nasional yang mungkin ada
Ø
Implementasi Polstranas di Bidang Pertahanan dan
Keamanan
·
Meningkatkan kemampuan ABRI dalam menghadapi
segala ancaman yang mungkin ada
·
Membuat cadangan kekuatan pertahanan keamanan
nasional dari rakyat dalam bentuk Rakyat terlatih ataupun Perlindungan
Masyarakat(linmas)
·
Memelihara dan meningkatkan kemampuan
persenjataan ABRI
·
Menjaga kemanunggalan ABRI dan Rakyat
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar