Selasa, 26 Juni 2018

OTONOMI 2


v  OTONOMI 2

Ø  Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Kebutuhan Manusia
     Sumber daya alam memiliki sifat langka. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemanfaatan sumber daya alam diatur dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di Indonesia Pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 sebagai berikut:

·         Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksessibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama yang berbasis keunggulan sumber daya alam dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.
·         Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan serta budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memerhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi yang diatur oleh undang-undang.
·         Meningkatkan persediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah serta ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang.
·         Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan menyamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat (wilayah) yang sesuai dan seimbang.
·         Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
·         Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat.
·         Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memerhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga kerja.

Ø  Pemanfaatan Di Bidang Pertanian
     Tanah yang subur dan ketersediaan lahan yang luas disertai iklim yang mendukung merupakan kekayaan alam yang tak terhingga yang Alloh berikan kepada rakyat Indonesia. Maka tak heran jika mayoritas rakyat Indonesia mayoritas menjadikan bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka.
     Dalam kegiatan pertanian, terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, air, bibit tanaman serta iklim. Dengan pengelolaan yang baik, tentunya kegiatan ini akan menunjang kebutuhan manusia akan bahan makanan yang merupakan salah satu kebutuhan primer.
Di Indonesia sendiri, aktivitas pertanian dilakukan dengan dua pola:
·         Pertanian lahan basah, biasa juga disebut pertanian sawah. Pola pertanian semacam ini banyak dikembangkan pada dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 300 meter. Komoditas utama pertanian jenis ini adalah padi.
·         Pertanian lahan kering, biasa juga disebut pertanian ladang. Pengelolaan pada pola bertanian ini sangat bergantung dengan hujan. Biasanya kegiatan berladang cocok dikembangkan pada lahan dengan ketinggian 500-1.500 meter. Komoditas utamanya antara lain jagung, singkong, sayuran dan buah-buahan.

Ø  Pemanfaatan Di Bidang Perikanan
     Perikanan merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan. Bagi negara yang memiliki perairan yang luas seperti Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan di bidang ini. Kegiatan perikanan meliputi penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan.
     Kegiatan ini umumnya dilakukan secara alami dengan cara menangkap ikan dari laut, sungai, dan danau-danau. Dan ada pula yang melakukannya dengan cara dibudidayakan pada media tambak, kolam ataupun keramba. Khusus bagi mereka yang menangkap ikan di perairan bebas, pemeliharaan kelestarian alam mutlak menjadi perhatian serius. Penggunaan pukat harimau, jaring bermata kecil, bom ikan atau listrik dapat mengancam kelestarian ekosistem air yang pada akhirnya akan menggerus populasi ikan sedikit demi sedikit.

Ø  Pemanfaatan Di Bidang Pertambangan
     Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam berupa hasil tambang. Kekayaan ini tersebar luas di seluruh daerah di Nusantara dbaik yang terhampar di permukaan tanah maupun yang terpendam di dalam perut bumi.

Ø  Pemanfaatan DiBidang Peternakan
     Peternakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Melalui ilmu teknologi, kini telah banyak dihasilkan bibit unggul peternakan sehingga didapat hasil yang lebih memuaskan dibandingkan dengan farietas aslinya. Peternakan yang banyak diusahakan di Indonesia berupa peternakan sapi, ayam, itik, burung puyuh, dan kerbau. Sedangkan hasil kegiatan peternakan dapat berupa susu, daging, telur, kulit, bulu dan lain-lain. 

Ø  Pemanfaatan Di Bidang Perkebunan
     Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman musiman atau tahunan dengan lahan yang relatif luas. Perkebunan digolongkan dalam jenis perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar merupakan perkebunan yang diselenggarakan oleh perusahaan negara atau swasta yang berbadan hukum.
     Adapun perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum. Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia di antaranya adalah teh, karet, kopi, kelapa, cokelat, dan kelapa sawit.

Ø  Pemanfaatan Di Aktivitas Kehutanan
     Indonesia memiliki potensi kehutanan yang sangat melimpah. Sejak dahulu, masyarakat telah banyak mengambil kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Dan di era moderen saat ini, pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara intensip dan dalam jumlah yang sangat besar. 
     Pemanfaatan hutan yang tedak terkontrol sebenarnya memiliki dampak yang sangat buruk. Penebangan pohon secara membabi buta serta pembakaran hutan akan menimbulkan kerusakan ekosistem dan rusaknya keseimbangan alam. Dan pada akhirnya akan berdampak pula pada manusia itu sendiri.

Ø  Pemanfaatan Di Bidang Pariwisata
     Berwisata di Alam yang terbenatang indah berupa lautan, pegunungan, danau, air terjun dan sejenisnya memberikan manusia kepuasan tersendiri.
     Selain itu berbagai objek wisata alam  jika dikelola dengan baik dapat memberikan keuntungan yang besar bagi daerah maupun penduduk sekitarnya. Kegiatan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Ø  SUMBER  DAYA ALAM  DAN OTONOMI DAERAH

·         Otonomi daerah telah menyebabkan penambahan jumlah dan jenis kegiatan eksploitasi sumberdaya alam, belum lagi terhitung ekploitasi haram (tidak pakai izin dari pemerintah pusat atau daerah) yang sama sekali di luar kapasitas pemerintah untuk mengontrol. Kalau kecenderungan ini tidak segera dihentikan (atau paling tidak dikendalikan) maka otonomi daerah tidak pernah jadi solusi, bahkan akan meningkatkan laju pengrusakan diri masyarakat adat itu sendiri beserta habitatnya.
·          Masyarakat adat sendiri sering melupakan bahwa mereka memiliki kekuatan (pengetahuan, teknologi, pranata adat) untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh program “pembangunan” yang memuliakan hidup mereka, atau sebaliknya melakukan perlawanan atas program “pembangunan” yang tidak diinginkan. Sebagai konsep yang diadopsi dari “barat”, nilai yang terkandung dalam pembangunan kita, yang juga dianut oleh globalisasi ekonomi, berakar pada individualisme yang, dalam banyak hal, bertolak-belakang dari prinsip dasar komunitas-komunitas masyarakat adat di Indonesia umumnya yang komunalistik dan kolektif baik dalam hal penguasaan sumberdaya maupun dalam upaya pengelolaannya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.
·         Perubahan mendasar orientasi pengelolaan sumber daya alam (PSDA) kearah tujuan berorientasi ‘mikro-lokal’ (kampung dan antar kampung), yaitu: (1) keberlanjutan kehidupan dan keselamatan masyarakat adat di dalam wilayah kelola adatnya; (2) keberlanjutan layanan sosial-ekologi alam pada skala ekosistem yang lebih luas, dan (3) peningkatan produktifitas penduduk kampung.
·         Status alas hak (hak penguasaan, tenurial rights) atas kawasan SDA bisa dibagi dalam 4 macam, yaitu: (1) hak milik pribadi; (2) hak milik kolektif; (3) hak adat; (4) hak publik pengelolaannya di tangan pemerintah.
·          Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak adat tersebut maka UU PSDA perlu menyebutkan bahwa: (1) Kawasan SDA yang dikuasai/dimiliki/diusahakan oleh masyarakat adat maka kegiatan pengelolaannya sepenuhnya berada ditangan masyarakat adat itu sendiri; (2) Setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak ketiga harus didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan dengan memperhatikan aspek konservasi; (3) Setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak luar negeri harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kepentingan nasional.
·         Peraturan per-UU-an harus secara jelas membedakan antara “penguasaan kawasan dan SDA yang ada di dalamnya” dengan “penggunaan kawasan dan SDA di dalamnya”. Dengan demkian status penguasaan./kepemilikan atas kawasan SDA baik yang berstatus milik pribadi, milik kolektif dan hak adat/ulayat, maupun milik publik bisa memiliki fungsi dan tata guna: (a) produksi, yaitu kawasan tertentu yang SDA-nya bisa dikelola dan diusahai untuk memproduksi; (b) lindung, yaitu kawasan tertentu yang harus dilindungi fungsi ekologis/hidrologis dimana pemanfaatan SDA di dalamnya harus dilakukan secara sangat terbatas; (c) konservasi, yaitu kawasan yang sumberdaya dan keanekaragaman hayati di dalamnya haris dilestarikan.
·         Keterlibatan pemerintah menjadi penting sesuai dengan fungsinya sebagai pengatur dan pengendali kegiatan pengelolaan/pemanfaatan SDA agar tidak berdampak negatif luas secara ekologis yang bisa merugikan kepentingan publik. Untuk menjaga layanan sosial-ekologi sutau kawasan SDA maka kawasan SDA yang sudah dibebani salah satu dari 4 jenis alas hak (tenurial right) bisa juga dibebani fungsi tertentu sesuai kondisi ekologis dan peruntukannya. Misalnya bila di suatu wilayah adat yang “dikuasai” masyarakat adat terhadap kawasan yang membutuhkan pengelolaan khusus (misalnya untuk kawasan konservasi keanekaragaman, atau untuk tujuan perlindungan DAS) maka masyarakat adat (diwakili oleh lembaga adat) bisa menyerahkan hak pengelolaan tersebut ke pemerintah (Menteri sebagai wakil pemerintah pusat) dengan perjanjian yang jelas bahwa pemerintah tidak boleh melakukan perubahan fungsi kawasan tanpa persetujuan dari masyarakat adat pemilik/penguasa kawasan.
·         Pendekatan perencanaan SDA dengan instrumen penataan ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan bentang alam dan kesatuan layanan ekosistem, maka pilihan-pilihan atas sistem budidaya, teknologi pemungutan/ekstraksi SDA dan pengolahan hasil harus benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dari mulai tingkat ekosistem lokal sampai ekosistem regional yang lebih luas.

Ø  Distribusi Sumber Daya Alam
     Sumber daya hayati terdiri dari hewani dan nabati yang tersebar di darat an di laut selain hutan yang luas, Indonesia memiliki perkebunan dan pertanian tersebar hampir di seluruh Indonesia.  Jumlah dan kalitas sumber daya di Indonesia yang meliputi pertanian, perkebunan sangat baik dan dapat di ekspor ke erbagai negara tetangga atau negara lan sehingga dapat menambah atau memenuhi devisa negara. Jenis sumber daya yang di ekspor seperti minyak bumi, gas alam, mineral lainnya, dan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri pariwisata .

Ø  Sumber Daya Alam Dalam Otonomi Daerah
     Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat akar rumput, itulah idealnya aktualisasi dari otonomi daerah. Sebagaimana UU No.22/1999 tentang Daerah, yang lebih popular disebut UU Otonomi Daerah/Otda pada tahun 2001, dan telah diperbaharui dengan UU No.32/2004. UU ini merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.
   Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (UUPD) menjadi salah satu landasan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan dari tingkat provinsi hingga kota/kabupaten diharapkan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam terus dilakukan perbaikan. Hingga sekarang kebijakan otonomi daerah memiliki pengaruh yang baik dalam perkembangan daerah di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia terus berkembang dan memiliki kemandirian dalam pengembangan potensi daerah.
     UU Ototnomi Daerah ini terlahir dari pandangan bahwa negara Indonesia (NKRI) yang mempunyai wilayah (kepulauan) sangat luas, lautan lebih luas dari daratan. Mustahil dikelola dengan baik melalui system pemerintahan yang sentralistik. Karena itu, diperlukan desentralisasi kekuasaan.
     Dengan desentralisasi, diharapkan jarak antara rakyat dengan pembuat kebijakan menjadi lebih dekat, baik secara politik maupun geografis, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan hajat hidup rakyat. Artinya, pemerintah daerah yang pastinya lebih mengetahui kelemahan dan keunggulan daerahnya, baik dari sisi SDM dan SDA, dan pemerintah pusat diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang lebih efektif guna memakmurkan masyarakat.
     UU Otonomi Daerah ini, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan daerahnya secara lebih efektif, efisien dan partisipatif.
     Pemerintah daerah harus berperan dengan aktif agar sasaran dari otonomi daerah dapat tercapai dengan baik. Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa ”bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan mempergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang baik tanpa di dukung oleh pengelolaan yang baik tentunya akan tidak maksimal. Kewenangan dalam otonomi daerah harus dipertajam agar tepat “di jantung” sasaran yang dituju. Kita berharap otonomi daerah tidak disalahgunakan dalam kewenangannya. Otonomi tanpa ada alur yang mengatur tentunya akan oleng ditengah jalan. Disinilah dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar hal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Diantaranya masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus bersikap tranparan kepada masyarakat, begitu pula sebaliknya agar kebutuhan dari daerah tersebut dapat terwujudkan. Kebijakan pemerintah di tingkat provinsi harus mendukung sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya alam agar dimanfaatan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
     Pemerintah provinsi harus memahami hal ini. Pemerintah daerah harus berbenah agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.  Dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik tentunya ini akan menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang memadai tentunya akan mengurangi pengangguran, berkurangnya pengangguran tentunya akan mengurangi permasalahan sosial. Jika masyarakatnya sudah produktif maka percepatan pembangunan menuju kemandirian akan lebih mudah untuk dilakukan. Pemerintah daerah harus membimbing masyarakat dan memberikan program pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Ø  Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam otonomi daerah
     Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU no. 32 Tahun 2004 dengan PP no. 25 Tahun 2000, pengelolaan lingkungan hidup titik tekannya ada di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS ( Progam Pembangunan Nasional ) merumuskan progam yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Progam itu mencangkup:
·         Progam pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

     Bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktifitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui infentarisasi dan evaluasi serta penguatan system informasi sasaran yang ingin dicapai melalui progan ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur, dalam spasial, nilai dan neraca sumber daya alam, dam lingkungan hidup oleh masyarakat luas disetiap daerah.

·         Progam peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam.

     Bertujuan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air, udara, dan mineral, sasaran yang akan dicapai dalam progam ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebtuhn bahan baku industry secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain si progam ini adalah terlindungnya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

·         Progam pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

     Bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industry dan transportasi, sasaran progam ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

·         Progam penataan kelembagaan dan penegakan hukum, pengelolaan suber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

     Bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan.

·         Progam peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

     Bertujan untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.





Referensi :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar