v
OTONOMI 2
Ø
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Kebutuhan Manusia
Sumber daya alam memiliki
sifat langka. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemanfaatan sumber daya alam
diatur dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di Indonesia
Pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 sebagai
berikut:
·
Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan,
dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka
aksessibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap
rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama yang berbasis
keunggulan sumber daya alam dengan menghapus segala bentuk perlakuan
diskriminatif dan hambatan.
·
Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang
berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan serta budaya
lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan
mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memerhatikan
peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi yang diatur
oleh undang-undang.
·
Meningkatkan persediaan dan pemanfaatan sumber
energi dan tenaga listrik yang relatif murah serta ramah lingkungan dan secara
berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang.
·
Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan
pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan
menyamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat (wilayah) yang sesuai
dan seimbang.
·
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, listrik,
dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan
masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah
pedalaman dan terpencil.
·
Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh
dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga
kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja,
dan kebebasan berserikat.
·
Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan
tenaga kerja ke luar negeri dengan memerhatikan kompetensi, perlindungan, dan
pembelaan tenaga kerja.
Ø
Pemanfaatan Di Bidang Pertanian
Tanah yang subur dan
ketersediaan lahan yang luas disertai iklim yang mendukung merupakan kekayaan
alam yang tak terhingga yang Alloh berikan kepada rakyat Indonesia. Maka tak
heran jika mayoritas rakyat Indonesia mayoritas menjadikan bidang pertanian
sebagai mata pencaharian utama mereka.
Dalam kegiatan pertanian,
terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, air, bibit tanaman
serta iklim. Dengan pengelolaan yang baik, tentunya kegiatan ini akan menunjang
kebutuhan manusia akan bahan makanan yang merupakan salah satu kebutuhan
primer.
Di Indonesia sendiri, aktivitas pertanian dilakukan dengan dua pola:
·
Pertanian lahan basah, biasa juga disebut
pertanian sawah. Pola pertanian semacam ini banyak dikembangkan pada dataran
rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 300 meter. Komoditas utama pertanian
jenis ini adalah padi.
·
Pertanian lahan kering, biasa juga disebut
pertanian ladang. Pengelolaan pada pola bertanian ini sangat bergantung dengan
hujan. Biasanya kegiatan berladang cocok dikembangkan pada lahan dengan
ketinggian 500-1.500 meter. Komoditas utamanya antara lain jagung, singkong,
sayuran dan buah-buahan.
Ø
Pemanfaatan Di Bidang Perikanan
Perikanan merupakan salah satu
kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan. Bagi negara yang memiliki perairan
yang luas seperti Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan di
bidang ini. Kegiatan perikanan meliputi penangkapan, pemeliharaan, dan
pembudidayaan ikan.
Kegiatan ini umumnya dilakukan
secara alami dengan cara menangkap ikan dari laut, sungai, dan danau-danau. Dan
ada pula yang melakukannya dengan cara dibudidayakan pada media tambak, kolam
ataupun keramba. Khusus bagi mereka yang menangkap ikan di perairan bebas,
pemeliharaan kelestarian alam mutlak menjadi perhatian serius. Penggunaan pukat
harimau, jaring bermata kecil, bom ikan atau listrik dapat mengancam
kelestarian ekosistem air yang pada akhirnya akan menggerus populasi ikan
sedikit demi sedikit.
Ø
Pemanfaatan Di Bidang Pertambangan
Negara Indonesia merupakan
negara yang kaya akan sumber daya alam berupa hasil tambang. Kekayaan ini
tersebar luas di seluruh daerah di Nusantara dbaik yang terhampar di permukaan
tanah maupun yang terpendam di dalam perut bumi.
Ø
Pemanfaatan DiBidang Peternakan
Peternakan merupakan kegiatan
pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Melalui ilmu
teknologi, kini telah banyak dihasilkan bibit unggul peternakan sehingga
didapat hasil yang lebih memuaskan dibandingkan dengan farietas aslinya.
Peternakan yang banyak diusahakan di Indonesia berupa peternakan sapi, ayam,
itik, burung puyuh, dan kerbau. Sedangkan hasil kegiatan peternakan dapat
berupa susu, daging, telur, kulit, bulu dan lain-lain.
Ø
Pemanfaatan Di Bidang Perkebunan
Perkebunan adalah usaha
budidaya tanaman musiman atau tahunan dengan lahan yang relatif luas.
Perkebunan digolongkan dalam jenis perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
Perkebunan besar merupakan perkebunan yang diselenggarakan oleh perusahaan
negara atau swasta yang berbadan hukum.
Adapun perkebunan rakyat
adalah perkebunan yang diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok yang
tidak berbadan hukum. Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia di
antaranya adalah teh, karet, kopi, kelapa, cokelat, dan kelapa sawit.
Ø
Pemanfaatan Di Aktivitas Kehutanan
Indonesia memiliki potensi
kehutanan yang sangat melimpah. Sejak dahulu, masyarakat telah banyak mengambil
kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Dan di era moderen saat ini,
pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara intensip dan dalam jumlah yang
sangat besar.
Pemanfaatan hutan yang tedak
terkontrol sebenarnya memiliki dampak yang sangat buruk. Penebangan pohon
secara membabi buta serta pembakaran hutan akan menimbulkan kerusakan ekosistem
dan rusaknya keseimbangan alam. Dan pada akhirnya akan berdampak pula pada
manusia itu sendiri.
Ø
Pemanfaatan Di Bidang Pariwisata
Berwisata di Alam yang
terbenatang indah berupa lautan, pegunungan, danau, air terjun dan sejenisnya
memberikan manusia kepuasan tersendiri.
Selain itu berbagai objek
wisata alam jika dikelola dengan baik
dapat memberikan keuntungan yang besar bagi daerah maupun penduduk sekitarnya.
Kegiatan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja yang tidak dapat dipandang
sebelah mata.
Ø
SUMBER
DAYA ALAM DAN OTONOMI DAERAH
·
Otonomi daerah telah menyebabkan penambahan
jumlah dan jenis kegiatan eksploitasi sumberdaya alam, belum lagi terhitung
ekploitasi haram (tidak pakai izin dari pemerintah pusat atau daerah) yang sama
sekali di luar kapasitas pemerintah untuk mengontrol. Kalau kecenderungan ini
tidak segera dihentikan (atau paling tidak dikendalikan) maka otonomi daerah
tidak pernah jadi solusi, bahkan akan meningkatkan laju pengrusakan diri
masyarakat adat itu sendiri beserta habitatnya.
·
Masyarakat adat sendiri sering melupakan bahwa
mereka memiliki kekuatan (pengetahuan, teknologi, pranata adat) untuk
melaksanakan dengan sungguh-sungguh program “pembangunan” yang memuliakan hidup
mereka, atau sebaliknya melakukan perlawanan atas program “pembangunan” yang
tidak diinginkan. Sebagai konsep yang diadopsi dari “barat”, nilai yang
terkandung dalam pembangunan kita, yang juga dianut oleh globalisasi ekonomi,
berakar pada individualisme yang, dalam banyak hal, bertolak-belakang dari
prinsip dasar komunitas-komunitas masyarakat adat di Indonesia umumnya yang
komunalistik dan kolektif baik dalam hal penguasaan sumberdaya maupun dalam
upaya pengelolaannya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.
·
Perubahan mendasar orientasi pengelolaan sumber
daya alam (PSDA) kearah tujuan berorientasi ‘mikro-lokal’ (kampung dan antar
kampung), yaitu: (1) keberlanjutan kehidupan dan keselamatan masyarakat adat di
dalam wilayah kelola adatnya; (2) keberlanjutan layanan sosial-ekologi alam
pada skala ekosistem yang lebih luas, dan (3) peningkatan produktifitas
penduduk kampung.
·
Status alas hak (hak penguasaan, tenurial
rights) atas kawasan SDA bisa dibagi dalam 4 macam, yaitu: (1) hak milik
pribadi; (2) hak milik kolektif; (3) hak adat; (4) hak publik pengelolaannya di
tangan pemerintah.
·
Berkaitan
dengan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak adat tersebut maka UU PSDA
perlu menyebutkan bahwa: (1) Kawasan SDA yang dikuasai/dimiliki/diusahakan oleh
masyarakat adat maka kegiatan pengelolaannya sepenuhnya berada ditangan masyarakat
adat itu sendiri; (2) Setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara
masyarakat adat dengan pihak ketiga harus didasarkan pada kesepakatan yang
saling menguntungkan dengan memperhatikan aspek konservasi; (3) Setiap
kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak luar
negeri harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
memperhatikan kepentingan nasional.
·
Peraturan per-UU-an harus secara jelas
membedakan antara “penguasaan kawasan dan SDA yang ada di dalamnya” dengan
“penggunaan kawasan dan SDA di dalamnya”. Dengan demkian status
penguasaan./kepemilikan atas kawasan SDA baik yang berstatus milik pribadi,
milik kolektif dan hak adat/ulayat, maupun milik publik bisa memiliki fungsi
dan tata guna: (a) produksi, yaitu kawasan tertentu yang SDA-nya bisa dikelola
dan diusahai untuk memproduksi; (b) lindung, yaitu kawasan tertentu yang harus
dilindungi fungsi ekologis/hidrologis dimana pemanfaatan SDA di dalamnya harus
dilakukan secara sangat terbatas; (c) konservasi, yaitu kawasan yang sumberdaya
dan keanekaragaman hayati di dalamnya haris dilestarikan.
·
Keterlibatan pemerintah menjadi penting sesuai
dengan fungsinya sebagai pengatur dan pengendali kegiatan
pengelolaan/pemanfaatan SDA agar tidak berdampak negatif luas secara ekologis
yang bisa merugikan kepentingan publik. Untuk menjaga layanan sosial-ekologi
sutau kawasan SDA maka kawasan SDA yang sudah dibebani salah satu dari 4 jenis
alas hak (tenurial right) bisa juga dibebani fungsi tertentu sesuai kondisi ekologis
dan peruntukannya. Misalnya bila di suatu wilayah adat yang “dikuasai”
masyarakat adat terhadap kawasan yang membutuhkan pengelolaan khusus (misalnya
untuk kawasan konservasi keanekaragaman, atau untuk tujuan perlindungan DAS)
maka masyarakat adat (diwakili oleh lembaga adat) bisa menyerahkan hak
pengelolaan tersebut ke pemerintah (Menteri sebagai wakil pemerintah pusat)
dengan perjanjian yang jelas bahwa pemerintah tidak boleh melakukan perubahan
fungsi kawasan tanpa persetujuan dari masyarakat adat pemilik/penguasa kawasan.
·
Pendekatan perencanaan SDA dengan instrumen
penataan ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan bentang alam dan
kesatuan layanan ekosistem, maka pilihan-pilihan atas sistem budidaya,
teknologi pemungutan/ekstraksi SDA dan pengolahan hasil harus benar-benar
mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dari mulai tingkat ekosistem lokal
sampai ekosistem regional yang lebih luas.
Ø
Distribusi Sumber Daya Alam
Sumber daya hayati terdiri
dari hewani dan nabati yang tersebar di darat an di laut selain hutan yang
luas, Indonesia memiliki perkebunan dan pertanian tersebar hampir di seluruh
Indonesia. Jumlah dan kalitas sumber
daya di Indonesia yang meliputi pertanian, perkebunan sangat baik dan dapat di
ekspor ke erbagai negara tetangga atau negara lan sehingga dapat menambah atau
memenuhi devisa negara. Jenis sumber daya yang di ekspor seperti minyak bumi,
gas alam, mineral lainnya, dan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,
dan industri pariwisata .
Ø
Sumber Daya Alam Dalam Otonomi Daerah
Penerapan otonomi daerah
ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok
masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan
lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan
produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat akar rumput,
itulah idealnya aktualisasi dari otonomi daerah. Sebagaimana UU No.22/1999
tentang Daerah, yang lebih popular disebut UU Otonomi Daerah/Otda pada tahun
2001, dan telah diperbaharui dengan UU No.32/2004. UU ini merupakan tonggak
baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Undang-undang No. 22 Tahun 1999
tentang pemerintahan daerah (UUPD) menjadi salah satu landasan yang mengatur
tentang pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan dari tingkat provinsi hingga
kota/kabupaten diharapkan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan
rakyatnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi daerah
dan pengelolaan sumber daya alam terus dilakukan perbaikan. Hingga sekarang
kebijakan otonomi daerah memiliki pengaruh yang baik dalam perkembangan daerah
di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia terus berkembang dan memiliki
kemandirian dalam pengembangan potensi daerah.
UU Ototnomi Daerah ini
terlahir dari pandangan bahwa negara Indonesia (NKRI) yang mempunyai wilayah
(kepulauan) sangat luas, lautan lebih luas dari daratan. Mustahil dikelola
dengan baik melalui system pemerintahan yang sentralistik. Karena itu,
diperlukan desentralisasi kekuasaan.
Dengan desentralisasi,
diharapkan jarak antara rakyat dengan pembuat kebijakan menjadi lebih dekat,
baik secara politik maupun geografis, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan
yang dihasilkan akan sesuai dengan hajat hidup rakyat. Artinya, pemerintah
daerah yang pastinya lebih mengetahui kelemahan dan keunggulan daerahnya, baik
dari sisi SDM dan SDA, dan pemerintah pusat diharapkan dapat membuat
kebijakan-kebijakan yang lebih efektif guna memakmurkan masyarakat.
UU Otonomi Daerah ini,
Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola
Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan daerahnya secara lebih efektif, efisien
dan partisipatif.
Pemerintah daerah harus
berperan dengan aktif agar sasaran dari otonomi daerah dapat tercapai dengan
baik. Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa ”bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan mempergunakan untuk
kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang baik tanpa di dukung oleh pengelolaan
yang baik tentunya akan tidak maksimal. Kewenangan dalam otonomi daerah harus
dipertajam agar tepat “di jantung” sasaran yang dituju. Kita berharap otonomi
daerah tidak disalahgunakan dalam kewenangannya. Otonomi tanpa ada alur yang
mengatur tentunya akan oleng ditengah jalan. Disinilah dibutuhkan kerjasama
dari berbagai pihak agar hal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Diantaranya
masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus bersikap
tranparan kepada masyarakat, begitu pula sebaliknya agar kebutuhan dari daerah
tersebut dapat terwujudkan. Kebijakan pemerintah di tingkat provinsi harus
mendukung sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya alam agar dimanfaatan untuk
masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
Pemerintah provinsi harus
memahami hal ini. Pemerintah daerah harus berbenah agar pemanfaatan sumber daya
alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik
tentunya ini akan menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang
memadai tentunya akan mengurangi pengangguran, berkurangnya pengangguran
tentunya akan mengurangi permasalahan sosial. Jika masyarakatnya sudah
produktif maka percepatan pembangunan menuju kemandirian akan lebih mudah untuk
dilakukan. Pemerintah daerah harus membimbing masyarakat dan memberikan program
pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia.
Ø
Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam
otonomi daerah
Dapat dikatakan bahwa
konsekuensi pelaksanaan UU no. 32 Tahun 2004 dengan PP no. 25 Tahun 2000, pengelolaan
lingkungan hidup titik tekannya ada di daerah, maka kebijakan nasional dalam
bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS ( Progam Pembangunan Nasional
) merumuskan progam yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
Progam itu mencangkup:
·
Progam pengembangan dan peningkatan akses
informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Bertujuan untuk memperoleh dan
menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktifitas
sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui infentarisasi dan evaluasi serta
penguatan system informasi sasaran yang ingin dicapai melalui progan ini adalah
tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik
berupa infrastruktur, dalam spasial, nilai dan neraca sumber daya alam, dam
lingkungan hidup oleh masyarakat luas disetiap daerah.
·
Progam peningkatan efektifitas pengelolaan,
konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam.
Bertujuan untuk menjaga
keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
hutan, laut, air, udara, dan mineral, sasaran yang akan dicapai dalam progam
ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebtuhn bahan baku
industry secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain si progam ini adalah
terlindungnya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan
sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.
·
Progam pencegahan dan pengendalian kerusakan dan
pencemaran lingkungan hidup.
Bertujuan untuk meningkatkan
kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan pencemaran dan
pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam
yang berlebihan, serta kegiatan industry dan transportasi, sasaran progam ini adalah
tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya
kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu
lingkungan yang ditetapkan.
·
Progam penataan kelembagaan dan penegakan hukum,
pengelolaan suber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
Bertujuan untuk mengembangkan
kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta
menegakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan.
·
Progam peningkatan peranan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Bertujan untuk meningkatkan peranan dan
kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam
dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar