DEMOKRASI
v
PENGERTIAN DEMOKRASI
-
Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln
adalah suatu sistem pemerintahan yang mana dibentuk dari rakyat oleh rakyat dan
untuk rakyat.
-
Pengertian demokrasi menurut Charles costello
adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang
terbatas oleh hukum dan budaya dalam melindungi masing-masing hak perorangan
warga negara.
-
Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah
pemerintahan yang dilaksanakan dan diadakan dari rakyat dan bagi rakyat. Adapun
terkait yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat sendiri
yang telah dipilih oleh mereka rakyat sendiri setelah yakin kalau setiap
keperluannya senantiasa mendapat perhatian pada aturan yang sudah atau akan
disusun oleh wakil-wakil rakyatnya terkait penerapan kekuasaan negara.
v
KONSEP DEMOKRASI
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan
pemerintahannya berasal dari rakyat.
Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut konsep
demokrasi, kekuasaan memilik arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat
beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan
makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populasi
tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal
mengontrol akses ke berbagai sumbe kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan
atas hak–hak prerogratif dalam proses
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.
v
BENTUK DEMOKRASI
A.
Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat
-
Demokrasi langsung
Demokrasi langsung ialah
demokrasi dimana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu
rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya. Demokrasi langsung pernah dijalankan di
negara-negara kota pada jaman yunani kuno.
-
Demokrasi tidak langsung(demokrasi perwakilan)
Demokrasi perwakilan yaitu Demokrasi dimana rakyat menyampaikan
kehendakannya melalui dewan perwakilan rakyat. Demokrasi perwakilan di jalankan
oleh negara-negara pada jaman modern.
B.
Dilihat dari titik berat paham yang dianut
1.
Demokrasi barat(demokrasi liberal)
Demokrasi barat lebih menitikberatkan pada kebebasan bergerak,berpikir
dan mengeluarkan pendapat dan menjunjung tinggi persamaan hak pada bidang
politik
v
Kelemahan demokrasi liberal :
- adanya kesenjangan yang lebar
antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah
- golongan ekonomi kuat dapat
membeli suara rakyat dan suara DPR
2.
Demokrasi timur atau komunis
Demokrasi timur lebih menitik beratkan pada paham kesamaan yg menghapuskan
perbedaan kelas diantara sesama rakyat.
v
Kelebihan demokrasi timur :
- kesenjangan ekonomi kecil,
- menjunjung tinggi persamaan dalam
bidabg ekonomi.
v
Kelemahan demokrasi timur
- persamaan hak bidang politik kurang
diperhatikan.
- Tidak adanya kompetisi dan tidak diakuinya hak milik pribadi
menyebabkan etos kerjanya kurang baik.
3.
Demokrasi gabungan
Demokrasi yg berprinsip mengambil
kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi barat ke timur.
v
Dalam demokrasi gabungan :
- hak milik pribadi diakui,namun hak milik
pribadi juga berfungsi sosial
- upaya menyejahterahkan rakyat jangan sampai
menghilangkan drajat dan HAM
C.
Sistem Demokrasi Moderen
1.
Demokrasi
dengan sistem parlementer
- kekuasaan legislatif (DPR) di atas
eksekutif pemerintah
- presiden atau raja hanya sebagai
kepala negara y6g kedudukannya sebagai lambang
v
Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer
- pengaruh rakyat terhadap politik
yg dijalankan pemerintah besar sekali
- kontrol rakyat terhadap pemerintah baik
v
Kelemahan demokrasi dalam sistem parlementer
- Sering timbul krisis kabinet
- tidak mendapat dukungan dari mayoritas
anggota DPR
2.
Demokrasi Dengan Pemisahan kekuasaan
v
Sistem ini menganut ajaran montesquieu
- kekuasaan legislatif :kekuasaan untuk
membuat undang-undang
- kekuasan eksekutif : kekuasaan untuk
melaksanakan UU
- kekuasaan yudikatif : kekuasaan untuk
mengawasi pelaksanaan UU
v
Ciri-ciri sistem pemisahan kekuasaan
- kepala negara merupakan penguasa
eksekutif yang nyata
- kekuasaan yudikatif tidak dapat
di campuri kekuasaan lain
v
Keuntungan sistem pemisahan kekuasaan
- pemerintah setabil karana
presiden dan mentri tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
- pemerintah punya waktu untuk
menjalankan programnya
v
Kelemahan sistem pemisahan kekuasaan :
- pengawasan pemerintahan kurang
berpengaruh
- pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik
negara kurang mendapatkan perhatian
·
SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem pemerintahan
adalah kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai hak
untuk memutuskan kebijakan atau memberikan perintah.
1.
MACAM MACAM SISTEM PEMERINTAHAN
A.
Sistem Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai wewenang
untuk dapat mengangkat perdana menteri dan juga parlemen pun dapat menjatuhkan
pemerintahan.
v
Ciri-ciri sistem parlementer
-
Presiden sebagai kepala negara dan menteri
bertindak sebagai kepala pemerintahan.
-
Kekuasaan eksekutif bertanggungjawab kepada
kekuasaan parlementer.
-
Legislatif mempunyai kekuasaan dalam menjatuhkan
kekuasaan eksekutif.
-
Di kekuasaan eksekutif oleh presiden ditunjuk
oleh parlemen/legislatif.
-
Perdana menteri mempunyai hak prerogatif (hak
istimewa) dalam wewenang mengangkat dan memberhentikan para menteri. Baik
memimpin suatu parlemen maupun non departemen.
-
Kabinet bertanggung jawab kepada kekuasaan
legislatif.
v
Kelebihan Sitem Parlementer
-
Adanya kemudahan penyesuaian pendapat antara
eksekutif dan legislatif. Hal ini memudahkan dalam pembuatan kebijakan dan
ditangani dengan cepat.
-
Pembuatan keputusan menggunakan waktu yang
cepat.
-
Pertanggung jawaban terhadap pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan jelas.
-
Pengawasan kabinet dari menteri-menteri kuat
sehingga kabinet menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan .
v
Kelemahan Sistem Parlementer
-
Kedudukan badan eksekutif tergantung dari
mayoritas sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen.
-
Masa jabatan eksekutif atau kabinet
sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh legislatif.
-
Parlemen menjadi tempat kaderisasi
jabatan-jabatan eksekutif.
-
Jika sejumlah anggota kabinet berasal dari
partai mayoritas, maka anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
B.
Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan
negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah
dengan kekuasaan legislatif.
v
UNSUR PENTING SISTEM PRESIDENIAL
-
Presiden dipilih oleh rakyat.
-
Presiden harus dijamin mempunyai kewenangan
legislatif oleh UUD ataupun konstitusi.
-
Secara bersamaan presiden menjabat sebagai
kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dalam jabatannya ini presiden juga
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
v
CIRI SISTEM PRESIDENSIAL
-
Dikepalai oleh seorang presiden yang berlaku
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
-
Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan
berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih oleh rakyat.
-
Presiden mempunyai hak prerogatif untuk
mengangkat dan memberhentikan para menteri. Baik yang memimpin departemen
maupun non departemen.
-
Presiden bertanggung jawab kepada rakyat yang
telah memilihnya.
-
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR,
oleh karena itu keduanya tidak dapat saling menjatuhkan.
-
Menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada
presiden.
-
DPRI parlemen tidak dapat membubarkan kabinet.
v
KELEBIHAN SISTEM PRESIDENSIAL
-
Badan eksekutif kedudukannya lebih stabil,
karena tidak bergantung kepada parlemen.
-
Masa jabatan yang dilalui badan eksekutif lebih
jelas dalam jangka waktu tertentu.
-
Masa pemilu yang lebih jelas.
-
Dalam penyusunan program kerja kabinet/menteri
mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan.
-
Legislatif bukanlah tempat untuk kaderisasi
jabatan-jabatan eksekutif karena bisa diisi oleh orang luar yang termasuk
anggota parlemen sendiri.
v
KEKURANGAN SISTEM PRESIDENSIAL
-
Sistem pertanggung jawaban yang kurang jelas.
-
Dalam membuat keputusan memerlukan waktu yang
lama.
-
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik pada
umumnya merupakan hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga
terjadi keputusan yang tidak tegas.
-
Menciptakan kekuasaan mutlak karena kekuasaan
eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif.
·
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
Pembelaan negara
atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur,
menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air
serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
Usaha pembelaan
negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya.
Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai
tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Proses motivasi untuk
membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga memahami keunggulan
dan kelebihan negara dan bangsanya. Di samping itu setiap warga negara
hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi
bangsa dan negara Indonesia.
Dalam hal ini ada
beberapa dasar pemikiran yang dijadikan sebagai bahan motivasi setiap
warganegara untuk ikut serta membela negara Indonesia:
-
Pengalaman sejarah perjuangan RI
-
Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang
strategis
-
Keadaan penduduk (demografis) yang besar
-
Kekayaan sumber daya alam
-
Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang
persenjataan
-
Kemungkinan timbulnya bencana perang.
v
Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
A.
Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode:
-
Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai
tahun 1965 disebut periode lama atau Orde Lama
-
Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode
baru atau Orde Baru.
-
Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode
Reformasi.
-
Perbedaan periode tersebut terletak pada hakikat
yang dihadapi.
Pada
periode lama bentuk yang dihadapi adalah “ancaman fisik” berupa pemberontakan
dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara sekutu, tentara kolonial
Belanda, dan tentara jepang. Pada periode baru dan periode reformasi bentuk
yang dihadapi adalah “tantangan” yang sering berubah sesuai dengan perkembangan
kemajuan zaman. Perkembangan kemajuan zaman ini, mempengaruhi perilaku bangsa
dengan tuntutan-tuntutan hak yang lebih banyak. Pada situasi ini yang dihadapi
adalah tantangan nonfisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak sosial.
B.
Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi
adalah Ancaman Fisik
Contoh: adanya PPPR (Pendidikan Pendahuluan
Perlawanan Rakyat), OPR (Organisasi Perlawanan Rakyat), OKD (Organisasi
Keamanan Desa), OKS (Organisasi Keamanan Sekolah). Dilihat dari kepentingannya,
tentunya pola pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik,
taktik dan strategi kemiliteran.
C.
Periode Orde Baru dan Periode Reformasi
Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode
ini berupa tantangan nonfisik dan gejolak sosial. Untuk mewujudkan bela negara
dalam berbagai aspek kehidupan, pertama-tama perlu dibuat rumusan tujuan bela
negara.
REFERENSI :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar