Minggu, 18 Maret 2018

HAK ASASI MANUSIA


HAK ASASI MANUSIA
v  PENGERTIAN HAK DAN HAK ASASI MANUSIA
     Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir . Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :
     Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya. Serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
v  MACAM MACAM HAK ASASI MANUSIA

A.      Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
Hak asasi pribadi adalah hak yang mencakup kebebasan menyatakan pendapat, dan berhubungan dengan kehidupan manusia. Contoh :
-          Hak Kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat.
-          Hak Kebebasan dalam menjalankan kepercayaan  dan memeluk atau memilih agama.
-          Hak Kebabasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat.
-          Hak Kebabasan dalam memilih, menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut.

B.      Hak Asasi Ekonomi (Proprty Rights)
Hak asasi ekonomi adalah hak yang berhubungan dengan perekonomian, baik itu memiliki, membeli, menjual dan memanfaatkan sesuatu. Contoh :
-          Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli apapun, yang tidak dilarang oleh negara.
-          Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
-          Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang atau perjanjian kontrak lain.
-          Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
-          Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

C.      Hak Asasi Politik (Political Rights)
Hak asasi politik adalah hak untuk berpartisipasi  dalam pemerintahan, dan hak untuk mendirikan sebuah partai politik. Contoh :

-          Hak Asasi Politik dalam memilih suatu pemilihan contohnya pemilihan Presiden dan Gubernur.
-          Hak Asasi Politik dalam Dipilih pemilihan contohnya pemilihan Bupati dan Presiden.
-          Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
-          Hak Asasi Politik dalam kebebasan mendirikan sebuah partai politik.
-          Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik.
-          Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau saran petisi.

D.      Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)
Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.  Dan tidak memandang derajat, pekerjaan, jabatan atau pun yang lainnya. Contoh :
-          Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
-          Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.
-          Hak yang sama dalam proses hukum.
-          Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum.

E.       Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights)
Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Yaitu untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Contoh :
-          Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
-          Hak untuk mendapat pelajaran.
-          Hak untuk memilih, menentukan pendidikan.
-          Hak untuk mengembangkan bakat dan minat.
-          Hak untuk mengembangkan Hobi.
-          Hak untuk berkreasi.

F.       Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)
Hak Asasi Peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan serta perlindungan . Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan. Contoh :
-          Hak mendapatkan perlakukan yang adil dalam hukum.
-          Hak mendapatkan pembelaan dalam hukum.
-          Hak mendapatkan hal yang sama dalam pelaksanaan proses hukum. Baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.




v  CONTOH PELANGGARAN PADA HAM
-          Penindasan serta merampas hak rakyat dan oposisi dengan cara yang sewenang-wenang.
-          Menghambat dan membatasi dalam kebebasan pers, pendapat, serta berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
-          Hukum diperlakukan secara tidak adil dan juga tidak manusiawi.
-          Manipulatif dan membuat aturan-aturan pemilihan umum sesuai dengan keinginan dari penguasa dan partai otoriter tanpa diikuti oleh rakyat dan oposisi.
-          Penegak hukum atau petugas keamanan melakukan kekerasan terhadap rakyat dan oposisi.
-          Deskriminasi adalah pembatasan, pengucilan, serta pelecehan yang dilakukan baik itu secara langsung atau tidak langsung yang didasarkan atas perbedaan manusia suku, ras, etnis, serta agama.
-          Penyiksaan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit baik itu jasmani maupun rohani.

PENDIDIKAN PENDAHUUAN BELA NEGARA
v  PENGERTIAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan awal bela Negara
v  PENGERTIAN BELA NEGARA.
Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah serta nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
v  PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA
A.      Pendidikan Bela Negara berkembang berdasarkan situasi NKRI terbagi pada beberapa periode . Periode-periode tersebut addalah sebagai berikut :
-          Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau Orde lama.
-          Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau Orde baru.
-          Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi.


Perbedaan periode tersebut terletak pada hakikat yang dihadapi. Pada periode lama bentuk yang dihadapi adalah "ancaman fisik" berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara Sekutu, tentara Belanda, dan tentara Jepang.
Sedangkan pada periode baru dan periode reformasi bentuk yang dihadapi adalah "tantangan" yang sering berubah sesuai dengan perkembangan  zaman. Perkembangan ini mempengaruhi perilaku bangsa dengan tuntutan-tuntutan hak yang Iebih banyak.
Pada situasi ini yang dihadapi adalah tantangan non fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak sosial. Berdasarkan situasi pada periode yang berbeda ini, landasan-landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan bela negara pun berbeda.

B.      Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi adalah Ancaman Fisik
Ancaman yang datangnya dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat (PPPR) dengan Nomor: 29 Tahun 1954.             Realisasi dari produk undang-undang ini adalah diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat (PPPR) yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa, yang selanjutnya berkembang menjadi organisasi keamanan desa.  Di sekolah-sekolah terbentuk organisasi keamanan sekolah. Dilihat dari kepentingannya, tentunya pola Pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran.
C.      Periode Orde Baru dan Periode Reformasi
Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak sosial. Untuk mewujudkan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak terlepas dari pengaruh Iingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela negara. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tiijuan ini, bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa.
Mereka juga perlu memahami sifat ketahanan bangsa atau ketahanan nasional agar pemahaman tersebut dapat mengikat dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Karena itu, pada tahun 1973 untuk pertama kalinya dalam periode baru dibuat Ketetapan MPR dengan Nomor: IV/MPR/1973 tentang GBHN, di mana terdapat muatan penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Sesuai dengan perkembangan kemajuan dari periode ke periode da.n adanya muatan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam GBHN, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat dipandang tidak dapat lagi menjawab kondisi yang diinginkan.

Karena itu, pada tahun 1982 UU No.39/ 1954 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Realisasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 adalah diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) melalui obyek dan sasaran di lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pendidikan.
Agar penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dapat menjadi pedoman di lingkungan pendidikan, bahan ajaran dibuat dalam tahapan, yaitu tahap awal PPBN diberikan pada sekolah Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) dan tahap lanjutan PPBN diberikan kepada mahasiswa. Tahap lanjutan ini bertitik berat pada pemahaman bela negara secara filosofi. Tahapan ini disebut Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Tahap Lanjutan.




REFERENSI :



Tidak ada komentar:

Posting Komentar