HAK ASASI MANUSIA
v
PENGERTIAN HAK DAN HAK ASASI MANUSIA
Hak adalah segala
sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir . Dalam
Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar,
milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah
ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu
atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
dinyatakan bahwa :
Hak Asasi Manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya.
Serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
v
MACAM MACAM HAK ASASI MANUSIA
A.
Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
Hak asasi pribadi adalah hak yang
mencakup kebebasan menyatakan pendapat, dan berhubungan dengan kehidupan
manusia. Contoh :
-
Hak Kebebasan dalam mengutarakan atau
menyampaikan pendapat.
-
Hak Kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama.
-
Hak Kebabasan dalam berpergian, berkunjung, dan
berpindah-pindah tempat.
-
Hak Kebabasan dalam memilih, menentukan
organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut.
B.
Hak Asasi Ekonomi (Proprty Rights)
Hak asasi ekonomi adalah hak yang
berhubungan dengan perekonomian, baik itu memiliki, membeli, menjual dan
memanfaatkan sesuatu. Contoh :
-
Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
apapun, yang tidak dilarang oleh negara.
-
Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
-
Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan
utang piutang atau perjanjian kontrak lain.
-
Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
-
Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang
layak.
C.
Hak Asasi Politik (Political Rights)
Hak asasi politik adalah hak untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan, dan
hak untuk mendirikan sebuah partai politik. Contoh :
-
Hak Asasi Politik dalam memilih suatu pemilihan
contohnya pemilihan Presiden dan Gubernur.
-
Hak Asasi Politik dalam Dipilih pemilihan
contohnya pemilihan Bupati dan Presiden.
-
Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta
dalam kegiatan pemerintahan.
-
Hak Asasi Politik dalam kebebasan mendirikan
sebuah partai politik.
-
Hak Asasi Politik dalam membuat
organisasi-organisasi pada bidang politik.
-
Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan
atau saran petisi.
D.
Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)
Hak asasi hukum adalah hak untuk
mendapatkan perlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan tidak memandang derajat, pekerjaan,
jabatan atau pun yang lainnya. Contoh :
-
Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan
hukum.
-
Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan
hukum pada peradilan.
-
Hak yang sama dalam proses hukum.
-
Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam
hukum.
E.
Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture
Rights)
Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah
hak yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Yaitu untuk memilih pendidikan,
hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Contoh :
-
Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
-
Hak untuk mendapat pelajaran.
-
Hak untuk memilih, menentukan pendidikan.
-
Hak untuk mengembangkan bakat dan minat.
-
Hak untuk mengembangkan Hobi.
-
Hak untuk berkreasi.
F.
Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)
Hak Asasi Peradilan adalah hak
untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan serta perlindungan .
Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan. Contoh :
-
Hak mendapatkan perlakukan yang adil dalam
hukum.
-
Hak mendapatkan pembelaan dalam hukum.
-
Hak mendapatkan hal yang sama dalam pelaksanaan
proses hukum. Baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.
v
CONTOH PELANGGARAN PADA HAM
-
Penindasan serta merampas hak rakyat dan oposisi
dengan cara yang sewenang-wenang.
-
Menghambat dan membatasi dalam kebebasan pers,
pendapat, serta berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
-
Hukum diperlakukan secara tidak adil dan juga
tidak manusiawi.
-
Manipulatif dan membuat aturan-aturan pemilihan
umum sesuai dengan keinginan dari penguasa dan partai otoriter tanpa diikuti
oleh rakyat dan oposisi.
-
Penegak hukum atau petugas keamanan melakukan
kekerasan terhadap rakyat dan oposisi.
-
Deskriminasi adalah pembatasan, pengucilan,
serta pelecehan yang dilakukan baik itu secara langsung atau tidak langsung
yang didasarkan atas perbedaan manusia suku, ras, etnis, serta agama.
-
Penyiksaan merupakan suatu perbuatan yang
menimbulkan rasa sakit baik itu jasmani maupun rohani.
PENDIDIKAN PENDAHUUAN BELA NEGARA
v
PENGERTIAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
(PPBN) adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan kepada
tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan
kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara,
serta memberikan awal bela Negara
v
PENGERTIAN BELA NEGARA.
Bela Negara adalah tekad, sikap dan
tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh
kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta
keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban
guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang
membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa,
keutuhan wilayah serta nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
v
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA
A.
Pendidikan Bela Negara berkembang berdasarkan
situasi NKRI terbagi pada beberapa periode . Periode-periode tersebut addalah
sebagai berikut :
-
Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai
tahun 1965 disebut periode lama atau Orde lama.
-
Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode
baru atau Orde baru.
-
Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode
Reformasi.
Perbedaan periode
tersebut terletak pada hakikat yang dihadapi. Pada periode lama bentuk yang
dihadapi adalah "ancaman fisik" berupa pemberontakan dari dalam
maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara Sekutu, tentara Belanda, dan
tentara Jepang.
Sedangkan pada
periode baru dan periode reformasi bentuk yang dihadapi adalah
"tantangan" yang sering berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini mempengaruhi perilaku
bangsa dengan tuntutan-tuntutan hak yang Iebih banyak.
Pada situasi ini
yang dihadapi adalah tantangan non fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan
gejolak sosial. Berdasarkan situasi pada periode yang berbeda ini,
landasan-landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan bela negara pun
berbeda.
B.
Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi
adalah Ancaman Fisik
Ancaman yang datangnya dari dalam
maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan
pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah Undang-Undang
tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat (PPPR) dengan Nomor: 29 Tahun 1954. Realisasi dari produk undang-undang
ini adalah diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat (PPPR)
yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat
pemerintahan desa, yang selanjutnya berkembang menjadi organisasi keamanan
desa. Di sekolah-sekolah terbentuk
organisasi keamanan sekolah. Dilihat dari kepentingannya, tentunya pola
Pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan
strategi kemiliteran.
C.
Periode Orde Baru dan Periode Reformasi
Ancaman yang dihadapi dalam
periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak sosial. Untuk
mewujudkan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang tidak terlepas dari pengaruh Iingkungan strategis baik dari
dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, bangsa Indonesia
pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela negara. Tujuannya adalah
menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tiijuan
ini, bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang
wilayah negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa.
Mereka juga perlu memahami sifat
ketahanan bangsa atau ketahanan nasional agar pemahaman tersebut dapat mengikat
dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Karena itu, pada
tahun 1973 untuk pertama kalinya dalam periode baru dibuat Ketetapan MPR dengan
Nomor: IV/MPR/1973 tentang GBHN, di mana terdapat muatan penjelasan tentang
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Sesuai dengan perkembangan kemajuan
dari periode ke periode da.n adanya muatan tentang Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional dalam GBHN, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang
Pokok-pokok Perlawanan Rakyat dipandang tidak dapat lagi menjawab kondisi yang
diinginkan.
Karena itu, pada tahun 1982 UU
No.39/ 1954 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia. Realisasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 adalah
diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) melalui obyek dan
sasaran di lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pendidikan.
Agar penyelenggaraan Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dapat menjadi pedoman di lingkungan pendidikan,
bahan ajaran dibuat dalam tahapan, yaitu tahap awal PPBN diberikan pada sekolah
Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) dan tahap lanjutan PPBN
diberikan kepada mahasiswa. Tahap lanjutan ini bertitik berat pada pemahaman
bela negara secara filosofi. Tahapan ini disebut Pendidikan Pendahuluan Bela
Negara Tahap Lanjutan.
REFERENSI :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar